Menyusul statemen intervensif para pejabat Inggris pasca kerusuhan yang terjadi di Tehran pada hari Asyura, Simon Gass, Duta Besar Inggris untuk Tehran kemarin (Selasa, 29/12) dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Iran guna mendengar protes Republik Islam Iran atas intervensi Inggris terhadap masalah dalam negeri Iran dan menyampaikannya pada para pejabat tinggi LondonMenlu Iran, Manochehr Mottaki dalam konferensi pers dengan timbalannya asal Somalia yang datang berkunjung ke Tehran, menyinggung campur tangan para pejabat Inggris dalam masalah Iran. Sebelumnya, Menlu Inggris, David Miliband, menilai aksi perusakan, pembunuhan, pembakaran sarana umum dan juga kendaraan pribadi, oleh para perusuh sebagai aksi sangat berani. Miliband juga mengkhawatirkan aksi aparat keamanan Iran dalam menindak para perusuh tersebut.
Intervensi terhadap masalah dalam negeri Iran yang secara terang-terangan dilancarkan oleh sejumlah negara Barat pasca pilpres Iran pada 12 Juni lalu, didukung media massa Barat. Peran pihak asing dalam hal ini sedemikian besar hingga pengaruhnya langsung dapat dirasakan di Iran. Tabir telah terungkap di banyak kasus pasca pemilu Iran, mulai dari pengakuan para perusuh yang tertangkap, terkuaknya skenario asing dalam pembunuhan Neda, penyusupan orang-orang anti-revolusi ke Iran untuk menyulut keonaran, hingga kasus terakhir yaitu kerusuhan pada hari Asyura.
Dalam artikel yang dimuat Selasa (29/12) oleh situs Foreign Policy, usulan strategi Stephen M. Walt, penulis artikel tersebut kepada Presiden Amerika Barack Obama, merupakan bukti penyetiran media Barat terhadap para perusuh di Iran. Diusulkan pula seluruh agitasi melalui saluran televisi satelit dalam memprovokasi dan membimbing para perusuh harus dilanjutkan. Menurutnya, tidak ada yang tahu pasti hasil dari kerusuhan di Tehran. Walt menekankan beberapa poin pertama bahwa Amerika Serikat tidak memiliki informasi yang cukup terkait dinamika di Iran untuk mencampuri urusan negara ini secara pandai. Bantuan terhadap para penentang dikhawatirkan justru akan merugikan mereka. Walt menekankan agar seluruh keputusan diambil dengan matang dan terencana. Selain itu Walt juga mengimbau AS untuk tidak gegabah menggunakan ancaman militer terhadap Iran karena dikhawatirkan hal itu justru akan meningkatkan posisi Iran.
Menyinggung strategi yang digunakan dalam revolusi beludru di Eropa Timur, Foreign Policy juga memperkirakan efektifitas strategi tersebut terhadap Iran. Di akhir artikelnya, Walt menyebutkan beberapa poin yang langsung ditujukan kepada Obama pertama, soal apa yang harus dilakukan jika para penentang di Iran menang dan kedua, langkah yang akan diambil jika para penentang jatuh.
Kembali pada kerusuhan di hari Asyura, Kepala Polisi Tehran, Esmail Ahmadi-Moqaddam mengatakan, pihaknya akan menindak keras para perusuh. "Polisi tidak pernah bertindak keras terhadap para demonstran, namun mereka menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Oleh karena itu dalam waktu mendatang, polisi akan menindak tegas para protestor," demikian kata Moqaddam di depan para wartawan (30/12) di Tehran. Menurutnya, harus dibedakan antara demonstran dan perusuh karena perusuh menyerang polisi dan merusak sarana umum.
Campur tangan sejumlah negara Barat dalam peristiwa 10 Muharram (Asyura) di Tehran itu sudah terbukti sejak munculnya berbagai tindak protes pasca pemilu di Iran. Terlebih lagi kandungan gerakan-gerakan tersebut berubah secara berangsur dari protes terhadap hasil pemilu menjadi upaya penggulingan pemerintah. Dan ini memang yang selalu diupayakan oleh Barat khususnya AS dan sekutunya. Dari statemen yang telah dilontarkan oleh Obama dan para pejabat Inggris, termasuk Miliband, jelas bahwa mereka memang tengah berupaya mengacaukan kondisi di Iran demi kepentingan mereka. Masalah penggulingan pemerintahan revolusi Islam Iran adalah target utama AS dan Barat selama 30 tahun terakhir.
Kemudian menyusul dukungan Obama dan Miliband terhadap para perusuh, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Selasa (29/12), mengutuk kejadian yang ia klaim sebagai "tindakan keras berdarah" terhadap demonstran di Iran. Sarkozy menyerukan pembebasan orang-orang yang ditangkap oleh pasukan keamanan. Prancis meminta "penghentian kekerasan, pembebasan semua anggota oposisi yang dipenjarakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia." Ini berarti Sarkozy mendukung penuh aksi pembunuhan, perusakan properti umum dan kendaraan pribadi masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah lantas hak asasi manusia seperti apa yang harus disematkan kepada para korban aksi kerusuhan di Tehran. Apakah mereka mereka tidak memiliki hak yang sama, dan jika jawabannya positif lalu dalam bentuk seperti apa? Atau mungkin mereka berpikir bahwa hak mereka adalah untuk menjadi korban tindak kekerasan para perusuh?
Statemen Obama, Miliband, dan Sarkozy, selain menguak tujuan bengis dan campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri Iran, juga membuktikan standar ganda mereka dalam masalah HAM dan kebebasa. Jika hanya ada ribuan atau seandainya ratusan ribu penentang, lalu bagaimana dengan suara jutaan warga Iran yang pada hari Selasa (29/30) menggelar demonstrasi akbar secara tidak terencana dalam mengecam kerusuhan di Tehran?
Intervensi terhadap masalah dalam negeri Iran yang secara terang-terangan dilancarkan oleh sejumlah negara Barat pasca pilpres Iran pada 12 Juni lalu, didukung media massa Barat. Peran pihak asing dalam hal ini sedemikian besar hingga pengaruhnya langsung dapat dirasakan di Iran. Tabir telah terungkap di banyak kasus pasca pemilu Iran, mulai dari pengakuan para perusuh yang tertangkap, terkuaknya skenario asing dalam pembunuhan Neda, penyusupan orang-orang anti-revolusi ke Iran untuk menyulut keonaran, hingga kasus terakhir yaitu kerusuhan pada hari Asyura.
Dalam artikel yang dimuat Selasa (29/12) oleh situs Foreign Policy, usulan strategi Stephen M. Walt, penulis artikel tersebut kepada Presiden Amerika Barack Obama, merupakan bukti penyetiran media Barat terhadap para perusuh di Iran. Diusulkan pula seluruh agitasi melalui saluran televisi satelit dalam memprovokasi dan membimbing para perusuh harus dilanjutkan. Menurutnya, tidak ada yang tahu pasti hasil dari kerusuhan di Tehran. Walt menekankan beberapa poin pertama bahwa Amerika Serikat tidak memiliki informasi yang cukup terkait dinamika di Iran untuk mencampuri urusan negara ini secara pandai. Bantuan terhadap para penentang dikhawatirkan justru akan merugikan mereka. Walt menekankan agar seluruh keputusan diambil dengan matang dan terencana. Selain itu Walt juga mengimbau AS untuk tidak gegabah menggunakan ancaman militer terhadap Iran karena dikhawatirkan hal itu justru akan meningkatkan posisi Iran.
Menyinggung strategi yang digunakan dalam revolusi beludru di Eropa Timur, Foreign Policy juga memperkirakan efektifitas strategi tersebut terhadap Iran. Di akhir artikelnya, Walt menyebutkan beberapa poin yang langsung ditujukan kepada Obama pertama, soal apa yang harus dilakukan jika para penentang di Iran menang dan kedua, langkah yang akan diambil jika para penentang jatuh.
Kembali pada kerusuhan di hari Asyura, Kepala Polisi Tehran, Esmail Ahmadi-Moqaddam mengatakan, pihaknya akan menindak keras para perusuh. "Polisi tidak pernah bertindak keras terhadap para demonstran, namun mereka menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Oleh karena itu dalam waktu mendatang, polisi akan menindak tegas para protestor," demikian kata Moqaddam di depan para wartawan (30/12) di Tehran. Menurutnya, harus dibedakan antara demonstran dan perusuh karena perusuh menyerang polisi dan merusak sarana umum.
Campur tangan sejumlah negara Barat dalam peristiwa 10 Muharram (Asyura) di Tehran itu sudah terbukti sejak munculnya berbagai tindak protes pasca pemilu di Iran. Terlebih lagi kandungan gerakan-gerakan tersebut berubah secara berangsur dari protes terhadap hasil pemilu menjadi upaya penggulingan pemerintah. Dan ini memang yang selalu diupayakan oleh Barat khususnya AS dan sekutunya. Dari statemen yang telah dilontarkan oleh Obama dan para pejabat Inggris, termasuk Miliband, jelas bahwa mereka memang tengah berupaya mengacaukan kondisi di Iran demi kepentingan mereka. Masalah penggulingan pemerintahan revolusi Islam Iran adalah target utama AS dan Barat selama 30 tahun terakhir.
Kemudian menyusul dukungan Obama dan Miliband terhadap para perusuh, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Selasa (29/12), mengutuk kejadian yang ia klaim sebagai "tindakan keras berdarah" terhadap demonstran di Iran. Sarkozy menyerukan pembebasan orang-orang yang ditangkap oleh pasukan keamanan. Prancis meminta "penghentian kekerasan, pembebasan semua anggota oposisi yang dipenjarakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia." Ini berarti Sarkozy mendukung penuh aksi pembunuhan, perusakan properti umum dan kendaraan pribadi masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah lantas hak asasi manusia seperti apa yang harus disematkan kepada para korban aksi kerusuhan di Tehran. Apakah mereka mereka tidak memiliki hak yang sama, dan jika jawabannya positif lalu dalam bentuk seperti apa? Atau mungkin mereka berpikir bahwa hak mereka adalah untuk menjadi korban tindak kekerasan para perusuh?
Statemen Obama, Miliband, dan Sarkozy, selain menguak tujuan bengis dan campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri Iran, juga membuktikan standar ganda mereka dalam masalah HAM dan kebebasa. Jika hanya ada ribuan atau seandainya ratusan ribu penentang, lalu bagaimana dengan suara jutaan warga Iran yang pada hari Selasa (29/30) menggelar demonstrasi akbar secara tidak terencana dalam mengecam kerusuhan di Tehran?
0 comments:
Post a Comment